Soreang, BEDAnews.com – Proses Cleansing data non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Tahap 2 dikhawatirkan akan menimbulkan polemik di masyarakat dan dikhawatirkan juga akan berekses kepada pejabat pemerintah di level bawah.
Demikian disampaikan Anggota DPRD provinsi Jawa Barat Tya Fitriyani, saat melakukan evaluasi dan monitoring Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat tahap II di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Soreang.
Disebutkannya, Proses Cleansing Data Non DTKS Tahap 2 yang memangkas sekitar 50 Ribu Data BANPROV Jabar Tahap 1. “Akibat proses cleansing ini kami khawatirkan akan ada polemik di masyarakat terutama pejabat pemerintah level bawah.”Sebutnya.
Sementara Jajang Rohana menyoroti terjadinya duplikasi penerima bantuan KPM tahap 1, yang diketahuinya saat melaksanakan kewajiban resesnya di derah pemilihannya Kab. Bandung dari tanggal 1 Hingga 10 Juli kemarin. @ (Hms/H)
