Bandung, BEDAnews.com
Komisi I DPRD Jabar mediasi masyarakat desa Sukamulya Kec. Kerta Jati kabupaten Majalengka dengan pemprov Jabar. Masyarakat Desa Sukamulya adalah mereka yang menolak pembangunan Bandara yang mengenai lahan mereka dan menolak untuk direlokasi karena kekhawatiran akan membuat mereka tidak dapat lagi hidup layak.
Disisi lain, penolakan terkait dengan nilai ganti rugi yang jauh dari nilai yang ada diluar saat ini, sementara lokasi mereka merupakan lahan produktif tetapi berada lahan yang akan terkena proyek bandara kertajati, yang sampai saat ini pembebasan lahannya baru mencapai 50 persennya saja.
Rapat yang dipimpin Pimpinan Komisi I DPRD Jabar. M. Iqbal, ini berlangsung di ruang rapat komisi I Rabu(21/1) dihadiri Sekda Kabupaten Majalengka Ade Rahmat Ali, Camat Kertajati Aminudin dan Kepala Desa Suykamulya Nono Darsono, kuwu dan perwakilan masyarakat lainnya, sementara pihak pemprov Jabar diwakili KaDis Perhubungan Dedi Taufik, Karo Investasi dan BUMD, serta beberapa anggota Komisi I lainnya.
Salah seorang perwakilan masyarakat sukamulya menyatakan menyatakan pihak pemprov tudak mampu untuk memberikan penjelasan untuk grand design pemberdayaan mereka apabila mereka melepaskan lahan sehingga mereka direlokasi sementara nilai ganti atas lahan mereka jauh dari nilai yang berlaku diluar.
Sementara Kadishub Jabar menjelaskan pembangunan bandara International Jawa barat itu diproyeksikan akan mampu menarik hingga 7 juta pengguna tarnsfortasi udara yang akan di support oleh 2 jalan tol, tol Cikampek – Palimanan (Cikapali) dan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang –Dawuan).
Sedangkan Kepal Biro investasi dan BUMD menyatakan pembangunan BIJB terbagi tidak lagi dilaksanakan oleh PT angkasa Pura tetapi, oleh PT BIJB BUMD milik pemprov jabar yang belum lama didirikan dengan penyertaan modal sebesar Rp. 350 milyar.
Sementara Pimpinan sidang Iqbal yang juga mantan Wakil Bupati Majalengka ini menyatakan Komisi I akan menindaklanjuti aspiirasi masayarakat sekecil apapun itu, serta untuk menindak lanjutinya komisi I akan melihat kondisi real lapangan, secara kelembagaan akan dibicarakan lebih lanjut di komisi apakah akan ditindak lajuti menjadi Pansus karena pansus dapat berbuat lebih luas untuk menyelidiki kejadian lapangan sebenarnya.@hermanto
