Riau, BEDAnews.com
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Nomor Print-46/N.1.4.12/Fd.1/01/2015 tanggal 16 Januari 2015, Kejaksaan Negeri Rengat menetapkan Sekda Kabupaten Indra Giri Hulu, Raja Erisman sebagai tersangka penyalahgunaan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kab. Indra Giri Hulu sebesar 2,7 Milyar.
Sebelumnya Kejari Rengat juga telah menetapkan Rosdianto selaku bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah pada 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012 sebagai tersangka, demikian keterangan yang disampaikan Kasi Penkum/Humas Kejaksaan Tinggi Riau, Mukhzan, S.H. M.H. kemarin.
Permasalahan berawal pada Tahun Anggaran 2011 terdapat sisa kas sekira Rp. 2,7 Milyar. Sesuai dengan BKU 2011 sisa kas tersebut harus dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2011, namun sisa anggaran tersebut tidak /belum dikembalikan ke kas daerah dan digunakan diluar fasilitas belanja yang diatur dalam Permendagri No. 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan SPJ sebagaimana mestinya.
Penetapan tersangka Raja Erisman selaku penggunaan anggaran karena yang bersangkutan mengetahui dan menyetujui perbuatan yang dilakukan Rosdianto atas penggunaan uang APBD Kabupaten Indra Giri Hulu tahun 2011 sekira Rp. 2,7 Milyar untuk kegiatan diluar ketentuan seperti biaya fasilitas (penggunaan yang tidak ada mata anggarannya).
Diungkapkan kasi humas, pada tanggal 30 Januari 2012, tersangka mengajukan anggaran Uang Persediaan (UP) sekira Rp. 10,3 Milyar kepada Kepala Bagian Keuangan (Bendahara Umum Daerah), dari jumlah tersebut dilakukan penarikan uang sekira Rp. 2,7 Milyar, yang tidak dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012, untuk kemudian disetorkan kembali sebagai pengembalian sisa UUDP/UYHD tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2012, yang kemudian dibuatkan Surat Tanda Setor (STS) (tidak ada tanggal) di tanda tangani oleh Raja Erisman selaku Pengguna Anggaran dan Rosdianto selaku bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Indragiri hulu. Yang menandakan bahwa sisa kas tahun 2011 telah dibayarkan / disetorkan ke kas daerah. Bahwa untuk saldo Kas tahun 2012 sampai saat ini belum ditutupi / diselesaikan.
Kepada para tersangka, disangkakan pasal 2 jo pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. (MR/Hms)
