Bandung, BEDAnews.com
Permintaan pengosongan gedung Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan yang juga sebagai kampus sementara SMK PU milik pemprov jabar dan PPLP (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar) oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dijadikan gedung pusat promosi kesenian dan kebudayaan, menuai berbagai tanggapan.
Menanggapi hal tersebut, ketua Komisi V DPRD Jabar H. Agus Welliyanto meminta agar pihak pemprov jabar, tidak mengalih fungsikan aset yang sedang digunakan oleh Balai yang ada dibawah disdik jabar tersebut, dan meminta pemprov untuk memanfaatkan aset milik pemprov yang sedang tidak digunakan dan tersebar di Bandung.
“Sebaiknya Pemprov mengkaji ulang surat permintaan tersebut, mengingat masih banyak asset pemprov Jabar yang tidak terurus bahkan dikuasai pihak lain di Bandung ini, seperti Gedung ex Dinas Pertanian aset milik pemprov di jl. Ir Juanda (Dago) no. 37 Bandung, yang kini ditempati oleh yang tidak berhak menempatinya dan adanya sebuah cafe, atau manfaatkan lahan gedung bekas Palaguna Plasa alun-alun Bandung,” kata Welly diruang kerjanya.
Dalam surat bernomor No 593/240/Pbd tertanggal 16 Januari 2015 tersebut, asisten administrasi Iwa Karniwa, meminta agar pihak Disdik Jabar segera melakukan pengosongan dan penyerahan Asset Jalan Pahlawan No 70 Bandung tersebut. Padahal aset tersebut kini masih dipergunakan oleh Disdik Jabar sebagai BPPTKPK, serta oleh SMK PU Jabar dan PPLP. Sehingga permohonan pengosongan gedung tersebut, diminta untuk ditinjau ulang.
Dinyatakan Agus pihaknya setuju dan mendukung Pemprov Jabar membangun pusat promosi kesenian dan kebudayaan Jawa Barat, tapi tempatnya jangan di jalan Pahlawan No 70. Kan bisa, di bangun di atau Seiring dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa pemprov memilki wewenang dan tanggung jawab atas sekolah SMA/SMK.
Maka perlu ada perlindungan dan proteksi karena gedung BPPTKPK merupakan tempat para siswa-siswi SMK PU dan SMK lainnya untuk melakukan PKL/ praktek. Selain itu di gedung tersebut cukup banyak asset-assetnya.
Untuk itu, Komisi V perlu mengundang pihak-pihak terkait seperti Disdik, Asda Administrasi, Biro PBD dan SMK PU Jabar dan PPLP Jabar. Menindak lanjuti hal ini, “Komisi V DPRD Jabar akan mengundang pihak terkait tersebut, untuk dimintai klarifikasi dan konfirmasi di ruang rapat Komisi V DPRD Jabar pada Rabu, 21 Januari,”, ujarnya.
Sekali lagi kita tegaskan, Komisi V mendukung pemrpov Jabar untuk membangun Pusat Promosi Kesenian dan Kebudayaan Jabar, tapi mbok ya tempatnya jangan menggeser assset yang sedang dimanfaatkan, juga keberatan bila gedung BPPTKPK Jabar dialih fungsikan.
“Sebaiknya untuk membangun Pusat Promosi Kesenian dan Kebudayaan Jabar ditempat asset lain saja,” kata Agus kepada bedanews.com. @her
