• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Rabu, November 11, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Komisi V Jabar Dukung Evaluasi Kurikulum 2013

Komisi V Jabar Dukung Evaluasi Kurikulum 2013

Asep Budi by Asep Budi
9 Desember 2014
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bandung. BEDAnews.com

Evaluasi penerapan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan menengah Anies Baswedan mendapat dukungan dari Komisi V DPRD Jawa Barat, Komisi yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan.

Sebagaimana dikatakan Ketuanya Agus Welyanto Santoso, SH. Kepada wartawan di Bandung.

“Evaluasi harus dilakukan agar penerapan kurikulum berjalan dengan baik, penerapan kurikulum pendidikan harus disertai dengan sarana dan kesiapan pendukungnya, jangan sampai dipaksakan tanpa persiapan,".”katanya

Lebih jauh dikatakannya, penerapan kurikulum harus disertai dengan kesiapan guru dan sarana penunjang lainnya. Penerapan standard yang tinggi harus disertai dengan kualitas guru dan sarana yang baik.

Karena itu pihaknya menilai sudah tepat sikap menteri  yang mengevaluasi penerapan kurikulum 2013.

"Sepanjang bagus, evaluasi harus, enggak apa-apa. Dan saya yakin beliau tidak gegabah memberlakukan kebijakan," katanya.

Sementara Asisten Bidang Kesra Pemprov. Jabar, Ahmad Hadadi dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Pusdai, Selasa (9/12)

“Kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti gejolak dimasyarakat.”

Ditambahkannya berkenaan dengan kebijakan pencabutan kurikulum tahun 2013, Yang sedang berjalan penyelenggaraan kurikulum bisa kembali ke kurikulum tahun  2006 karena subtansi sama hanya metode saja yang beda.

Kendati demikian, untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemerintah di daerah masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.@herz

BeritaTerkait

Cegah Karhutla, Pasis Diklapa TNI AD Edukasi Pelajar dan Masyarakat di Kalimantan Selatan

11 November 2026

Rp865,6 Juta Dana Revitalisasi SDN 3 Hampatung Disorot, Kepsek Akui Tunjuk Pihak Ketiga: Ke Mana Mekanisme Swakelola?

11 November 2026
Previous Post

Dewan Dukung Gratiskan Raskin

Next Post

DPRD Jabar Tidak Bisa Kritisi RAPBD 2015

Related Posts

TNI-POLRI

Cegah Karhutla, Pasis Diklapa TNI AD Edukasi Pelajar dan Masyarakat di Kalimantan Selatan

11 November 2026
Ragam

Rp865,6 Juta Dana Revitalisasi SDN 3 Hampatung Disorot, Kepsek Akui Tunjuk Pihak Ketiga: Ke Mana Mekanisme Swakelola?

11 November 2026
Ragam

Pers Modern di Era Digital: Antara Kemajuan Teknologi dan Hukum Di Masa Depan

11 November 2026
Edukasi

Satlinmas Patut Disebut Pahlawan

11 November 2026
Prof.Dr.Ahmad Rusdiana,MM/tek.IA
Edukasi

DI HARI PAHLAWAN, NEGARA DIUJI: NIAT MUNDUR, DUGAAN SADAP, DAN AMANAH YANG HILANG

11 November 2026
Hukum

Organisasi Aktivis Penggiat Anti Korupsi Jabarko Indonesia, Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi

11 November 2026
Next Post

DPRD Jabar Tidak Bisa Kritisi RAPBD 2015

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021