Cimahi, BEDAnews-
Pasca pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan perhitungan suara masih menyimpan pro kontra, terutama terkait dengan laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang disampaikan Panwaslu ke Sentra Gakumdu Polres Cimahi.
Dikalangan LSM dan Pengurus Parai Politik di kota Cimahi terkait laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut menjadi bahan perbincangan. Psalnya, dilapangan beredar salinan surat pernyataan dari salah seorang pegawai panwaslu Kota Cimahi. Isinya, diduga ada rekayasa tanggal tanda terima berkas laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang disampaikan ke Gakumdu.
Dalam salinan surat pernyataan salah seorang petugas Panwaslu kota Cimahi tersebut tertulis, pada 26 April 2014, dia mendapat perintah Komisoner Pnwaslu Kota cimahi Untuk mengirim tanda bukti penyerahan berkas laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diserahkan salah seorang komisioner Panwaslu pada 25 April 2014 ke Sentra Gakumdu Polres Kota Cimahi atau sehari sebelumnya.
Namun tanggal tanda terima laporan yang dituliskan tidak sesuai dengan hari dan tanggal pada saat surat laporan diberikan. Dirinya diperintahkan menulis dalam tanda bukti terima berkas laporan yang tanggalnya dimundurkan yaitu tanggal 22 April 2014, yang diserahkan ke Gakumdu. “Alasan perubahan tanggal tersebut, agar penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak kadaluarsa dan bisa diproses oleh Gakumdu,” tulisnya dalam pernyataan bermaterai.
Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Ketua Panwaslu Kota Cimahi usai pelaksanaan pleno terbuka penetapan Caleg terpilih dan Hasil Suara Perpol belum memberikan komentarnya. “Untuk menjawab hal itu silakan tanyakan ke divisi Humas dan Hukum Panwaslu, “ katanya. (bun)
