Bandung. BEDAnews
Pertengahan Desember 2013 lalu pemerintah pusat telah mensahkana RUU Desa menjadi UU Desa oleh DPR RI pada, dengan demikian setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana perimbangan yang berasal dari DAU/DAK dengan r sekitar 1 Milyaran atau berdasarkan kepada jumlah penduduknya yang berasal dari APBN yang masuk langsung ke rekening desa.
Untuk itu Kepala Desa dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola uang negara dan keuangan Desa yang baik dan benar.apabila tidak dikhawatirkan nantinya akan banyak kepala desa tersandung dengan persoalan hukum, mengingat masih banyaknya aparatur desa dengan SDM yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan negara.
Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pembangunan perdesaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good government). Untuk itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembukuan (accounting) harus jelas dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan desa, ujar anggota Komisi A DPRD Jabar, .Aep Sulaeman,SSos, MAP kepada Bedanews saat ditemui diruang kerja Fraksi PAN, Senin (6/1/2014).
"Dengan disahkan UU Desa, Kepala Desa harus belajar pembukuan keuangan/accounting karena kepala desa nanti akan menjadi pejabat pembuat komitmen. Jangan sampai kepala desa masuk penjara karena ketidakmengertiannya dalam mengelola keuangan," kata Aep Sulaeman.
Untuk antisipasi hal tersebut dan menghindari para Kades dan perangkat desa tidak terkena masalah hukum, maka perlu dilakukan penataan, pembinaan, bimbingan teknis (bintek) dan bila perlu belajar tentang perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan pembukuan keuangan.
Sementara saat ini mayoritas atau kebanyakan kepala desa dan perangkat desa se Jabar masih didominasi orang-orang tua dan masih ada beberapa kades berpendidikan rendah ( tamatan SD/SMP).
“Maka untuk itulah sabagai anggota Komisi A saya akan mengusulkan Raperda Inisiatif DPRD tentang Kreteria Calon Kades dan Perangkat Desa”tegas Aef
Kreteria calon Kades dan Perangkat desa sangat penting, hal ini karena kades dan perangkatnya merupakan ujung tombak pemerintah dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.
Diaharapkan dengan adanya payung hukum Perda Kriteria Kades dan Perangkat Desa sebagai tindak lanjut dari UU Desa diharapkan Kades akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat daerah tataran paling bawah. Sehingga angka kemiskinan di desanya menurun dan masyarakatnya tidak menjadi urban dan menjadi beban perkotaan.
“Majunya desa tentunya kecamatan dan kabupaten akan maju juga, dan untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi”, pungkas Aef yang kembali maju pada 2014 sebagai Caleg untuk Jabar.@hermanto
