Bandung, BEDAnews
Pembahasan Raperda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar dimaksudkan agar SOTK ini dirancang seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan namun tidak dengan menghilangkan kewenangannya.
Anggota Pansus dari FPKS, Anwar Yasin berpendapat Rancangan Perda yang sedang dibuat ini harus diperhatikan jangan sampai terdapat penyimpangan seperti pejabat struktural terlalu banyak bahkan berlebih. Namun Anwar Yasin juga mengingatkan apabila dikurangi, jangan sampai pelayanan terhadap masyarakat tidak mencapai target bahkan beban kerja terlalu berat.
Meskipun pada pertemuan Pansus dengan Kemendagri dikemukakan bahwa SOTK OPD pada umumnya harus disamakan dengan OPD lainnya, anggota Pansus Sugianto berpendapat "Di Jawa Barat tidak bisa seperti itu, kami tahu apa yang menjadi kebutuhan di OPD. Intinya Kami ingin Perda SOTK ini dirancang seefektif mungkin dan harus dipertanggung jawabkan namun tidak menghilangkan kewenangan," jelasnya.
Sementara itu, terkait pembahasan Raperda SOTK ini, Anggota Pansus dari Fraksi PAN, Aep Sulaeman mengakui bahwa waktunya sangat singkat sementara hal yang harus dibahas cukup banyak.
Rencananya Pansus VII akan menetapkannya perda SOTK ini di Rapat Paripurna DPRD, Selasa (10/12) malam ini. (hermanto)
