Tasikmalaya,BEDAnews
Klinik G-MEDIKA yang beralamat di Cisema Guranteng Kecamatan Pagerageung telah beroprasi 6 bulan tanpa mengantongi Izin hingga diduga layanan kesehatan terhadap masyarakat bisa dikategorikan mallepraktek. Kasie Investigasi BPR-RI (Badan Pusat Reklasseering-Republik Indonesia), Pidin Seprudin bersama tim telah melakukan investigasi dan berpendapat klinik tersebut harus ditutup dimana pengelola dan penanggungjawab klinik sepatutnya menerima konsekwensi atas perbuatan melawan aturan dan hukum yang berlaku.
“Kami mendapatkan informasi ada klinik yang telah lama beroprasi katanya diduga tak berizin bahkan melakukan layanan kunjungan ke rumah pasien” kata Pidin. Ketika menyambangi klinik lanjutnya, didapati bangunan dengan papan nama serta banner bertuliskan Klinik buka 24 jam dengan layanan Rawat jalan, Observasi, Laboratorium, Oprasi kecil, Khitanan, dan KB, didapati ruang periksa dengan peralatan medis “Buku daftar kunjungan pasien kami dapati juga, disana ada seorang perawat yang memberikan keterangan bahwa penanggung jawab klinik seorang dokter dari Puskesmas Pagerageung yang setiap pagi datang” ujar Pidin.
Seiring konvirmasi ditemukan keterangan dugaan bahwa sang perawatlah yang mengaku bekerja di Puskesmas Rajapolah melakukan peraktek medis di sana, ini ujar Pidin perbuatan Mallepraktek “Perawat tidak ada kewenangan menyuntik dan memberikan/menjual obat”.
Kasie Investigasi BPR-RI berharap pihak Berwenang menutup Klinik G-MEDIKA agar tidak beroprasi sebelum perizinan keluar sesuai Permenkes No: 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, lembaga yang menyelenggarakan pelayanan dialisis harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri. Selain itu, wajib memiliki sistem pengolahan limbah (IPAL), pun bila terbukti perbuatan melawan hukum oleh oknum maka Aparat Penegak Hukum bisa menjerat dengan jeratan melanggar pasal 196 dan 198 Undang-undang RI No 36/2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun kurungan dan denda Rp 1 miliar, juga dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Undang-undang RI No 29/2004 tentang Praktek Kedokteran, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan dan denda Rp 150 juta.
Sementara itu, Owner Klinik G-MEDIKA, Ganjar membenarkan belum mengantongi izin “Memang benar itu sedang kami tempuh, perkara kapan keluar itu bukan kewenangan saya” ujar Ganjar, ditambahkannya ia mengontrak bangunan untuk dijadikan klinik, dibantahnya ada keterlibatan dokter selama ini, dan telah melarang ada aktifitas layanan kesehatan sebelum mengantongi izin kepada pengelola si perawat yang katanya orang setempat.
Melalui sambungan Phonsell kepada bedanews.com, Gg yang diduga melakukan aktifitas layanan kesehatan diluar kewenanganya memberikan keterangan klinik telah buka selama 6 bulan dengan peresmian mengadakan acara pertemuan bersama Kepaladesa meminta izin warga “6 bulan buka, belum peraktek secara optimal, hanya melayani yang urgen sementara yang lainnya di rujuk ke puskesmas” ujarnya dibalik phonsell berbeda dengan keterangan terapy yang ada di buku register kunjungan pasien dengan sederet nama obat dan biaya observasi hingga Rp 300 ribu, pun mengelak dirinya melakukan layanan kunjungan ke rumah pasien.
Jumat (26/4/2019) Kepala Puskesmas Pagerageung, Yaya di ruang kerjanya saat dikonvirmasi mengatakan telah mengetahui berdasarkan kewengannya sekira 6 bulan lalu telah mendatangi Klinik G-MEDIKA memberikan arahan agar sesuai ketentuan yang berlaku “Saya tidak punya kewenangan menutup, pihak sana akan melakukan percepatan perizinan” kata Yaya, terkait dugaan keterlibatan dokter dari Puskesmas Pagerageung ia belum bisa memastikan dan akan menindak lanjuti. (abraham)
