Bandung BEDAnews.com
Ketika DPRD tidak bisa masuk ke kode rekening 3, sebenarnya itu pengebirian buat dewan, bagaimana Dewan akan melakukan pengawasan kalau tidak tahu anggarannya buat apa, urusan anggaran belanja, Dewan hanya dikasih tahu buat belanja sekretariat. Belanja sarana prasarana kesekretariatan total anggaran Rp. 500 juta.
“Dari 500 juta itu realisasinya berapa, kegiatannya apa, barangnya apa saja kita gak tahu. Bagaimana saya bisa melakukan pengawasan!”
Demikian dikatakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady kepada Bedanews.com ketika diminta tanggapan atas fungsi pengawasan dewan sebagai legislatif dalam fungsi pengawasan legislasi atau peraturan daerah terkait dengan adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Kementerian dan sekian puluh perda yang tidak implementatif, serta pengawasan secara keseluruhan.
Arti Kode rekening 3 itu, masuk kedalam belanja detail dinas, misalnya peningkatan belanja sarana prasarana aparatur, didalamnya itu bisa berupa beli laptop, beli kursi baru, beli mobil baru, beli baju seragam baru dan lain sejenisnya. Kita tidak bisa masuk kesitu.
Disitu sebenarnya sudah dibuat sekat-sekat yang membuat kita tidak bisa terlalu jauh mengorek, jadi akhirnya kata “pengawasan” tadi tidak berjalan optimal, karena salah satunya ada barrier yang menghalangi kita masuk ke wilayah itu.
“Akhirnya kita lemah dipengawasan, betul kami akui.!” Terangnya
Soal budgeting (Penganggaran) sama saja, ketika dalamnya tidak kelihatan ujung budgettingnya ya otomatis.
Urusan legislasi, legislasipun kita dibatasi kita tidak bisa membuat produk perundang-undangan yang jelas-jelas bertentangan dengan diatasnya.
Pertanyaannya dimana letaknya diskresi, yang kaitannya dengan warna lokal daerah, makanya pusat kerap kali di memberi Jawa Barat nilai pujian dari satu sisi, karena kadang-kadang UU belum “Clear” kita perdanya sudah keluar.
“Sebenarnya kita curi start isu, lalu dimana diskresi kita sebenarnya.?”Herannya
Saat ini DPRD Provinsi dengan Kabupaten/Kota kedudukannya sudah di bawah, kita bukan artian parlemen murni dari trias politica, beda !. Kalau trias politica jelas sekali pembagian tiga kekuasaan itu jelas masing-masing wilayahnya, otonom.
“Sekarang kami hanya berbeda kamar saja dari bagian secara keseluruhan pelaksana pemerintahan di daerah.” Ujarnya.
UU 23 tahun 2014, Kasta kami (DPRD) disini adanya, jadi tidak aneh kalau kemudian orang mengolok-olok sebagai “ Dinas Perwakilan Rakyat Daerah”, karena sama berada dibawah subordinasi kemendagri.
Unsur Pemerintahan di daerah adalah Eksekutif dan DPRD, pelakasanaannya ada di eksekutif, ini merupakan kamar yang berbeda dengan dewan, kami juga dibatasi oleh aturan perundang-undangan diatasnya, surat edaran mendagri saja bisa mengikat kita nantinya.@her
