Cianjur, BEDAnews
Pemerintah Kabupaten Cianjur belum menerima laporan adanya tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Cianjur yang menjadi korban, menyusul terjadinya konflik di Suriah saat ini. Meskipun demikian, Pemkab Cianjur terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan hal tersebut.
Kepala Seksi Bina Lembaga Usaha Ketenagakerjaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Ahmad Ubaidillah menjelaskan, sedikitnya terdapat hampir 57 orang TKI asal Kabupaten Cianjur tercatat minta direkomendasikan bekerja di Suriah pada tahun 2011 lalu melalui sistem online.
Jika mengacu pada kontrak kerja yang diperbaharui setiap dua tahun sekali, menurut Ubaidillah, ada kemungkinan seluruh TKI asal Cianjur masih berada di salah satu negara Jazirah Arab ini.
“Kami belum mendapatkan informasi adanya TKI asal Cianjur yang menjadi korban di Suriah. Dari catatan rekomendasi yang dikeluarkan dinas, terdapat hampir 57 orang TKI yang diperkirakan ada di Suriah,” terang Ubaidillah kepada wartawan.
Menurut dia, jumlah data base TKI itu bisa dikatakan relatif. Artinya, tidak menutup kemungkinan jumlah TKI asal Cianjur yang bekerja di Suriah tidak akan sama dengan data pada dinas.
“Sebetulnya, per Juli 2011 pasca diberlakukan moratorium oleh pemerintah, kami (dinas) tidak pernah mengeluarkan lagi rekomendasi. Tapi tak menutup kemungkinan ada TKI illegal yang memaksakan berangkat,” jelasnya.
Dia mengaku, secepat mungkin akan mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri termasuk BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) untuk memastikan kondisi TKI asal Cianjur yang bekerja di Suriah.
“Yang lebih tahu data warga negara Indonesia di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri. Makanya nanti kita terlebih dahulu koordinasi dengan mereka (Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI),” tegasnya.
Berdasarkan data rekomendasi pada Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur, jumlah TKI asal Kabupaten Cianjur yang bekerja di negara-negara Jazirah Arab sepanjang tahun 2012 hingga bulan Mei tercatat sebanyak hampir 2.376 orang. Namun demikian, dia tak memungkiri, kenyataan di lapangan jumlahnya akan lebih banyak mengingat tak sedikit pula TKI yang berangkat tanpa melalui rekomendasi pemerintah.
“Kami yakin, banyak TKI ilegal asal Cianjur yang bekerja di luar negeri meskipun secara formal pemerintah sendiri sudah menetapkan moratorium,” tuturnya.
Minimnya anggaran, katanya, membuat pihaknya tidak bisa memantau langsung kondisi TKI yang sedang bekerja di luar negeri. Dia pun berkeinginan mengusulkan adanya anggaran tersebut agar bisa dialokasikan dari APBD.
“Maksudnya begini. Anggaran ini nanti digunakan perwakilan dinas sebagai perjalanan ke luar negeri atau ke tempat dimana TKI asal Cianjur berada. Arab Saudi, misalnya. Berdasarkan data base, kita coba menengok keberadaan mereka ketika bekerja pada majikan-majikannya,” tukas Ubadillah. (M. Fachry)
