Bandung.BEDAnews
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat Azhar Aung menilai jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar sudah terlalu banyak bahkan kini jumlahnya sudah lebih dari 15 ribu pegawai, sehingga menyedot APBD Jabar hingga 30 persen. Namun, pelayan publik masih jauh dari maksimal, untuk itu, DPRD Jabar meminta Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melakukan reformasi birokrasi, menegakkan disiplin PNS.
Seharusnya dengan jumlah pegawai yang cukup banyak tersebut, pelayan terhadap publik dapat lebih maksimal dan optimal, tapi nyatanya tidak demikian. Bahkan dari total APBD Jabar 2014 sebesar 30 persen tersedot untuk belanja pegawai.
“Pegawai banyak tapi pelayanan publik tidak optimal, APBD tersedot untuk belanja pegawai”, ujar Wakil Ketua Komisi A Azhar Aung saat dihubungi, Rabu (29/1/2014).
Dengan jumlah pegawai 15 ribu lebih tersebut, seharusnya pelayanan dapat optimal namun nyatanya kinerja pedawai malah kurang efektif. Untuk itu, Komisi A selaku yang membidangi pemerintahan meminta Gubernur agar kembali melakukan reformasi birokrasi dan lebih meningkatkan lagi disiplin PNS atau bahkan bila perlu menawarkan bagi PNS yang mau ambil pensiun dini daripada menjadi beban APBD, ujarnya.
Azhar mengatakan, angka tersebut sudah melebihi batas jika dibandingkan dengan SKPD dan OPD yang ada. Akibatnya, tambah Azhar, 30 persen anggaran APBD Provinsi Jabar hanya digunakan untuk belanja pegawai.
“Terus terang, dewan sering mendapat laporan keluhan dari masyarakat atas pelayan pegawai Setda Jabar dan jajaran Pemprov Jabar, yang lambat dan kurang optimal. Sementara disisi lain Dewan dan Gubernur telah menyetujui pengganggaran untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) yaitu berupa pemberian gaji insentif (remunerasi) bagi pegawai yang berprestasi agar berdampak positif bagi jajarannya," kata Azhar.
Sementara itu, baru-baru ini Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ketika melantik esselon II dilingkungan pemprov Jabar menginstruksikan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar agar selalu tanggap terhadap aspirasi warga. Bahkan, Gubernur pun meminta pejabat untuk senantiasa menjalin interaksi dengan warga, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial.
