Regional

30 Pengaduan THR Masuk Disnakertran Jabar, 3 dari Instansi Pemerintah

BANDUNG, BEDAnews – Tiga Puluh pengaduan atau konsultasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tiga diantaranya merupakan pengaduan yang berasal dari instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi kepada wartawan dala acara Jabar Punya Informasi (Japri) Biro Humas Pemprov Jabar yang berlangsung di Lokantara Gedung sate Bandung. Selasa (28/5).

ke-30 pengaduan tersebut datang dari pekerja di 27 perusahaan swasta dan 3 lainnya dari pekerja honorer di instansi pemerintah.

“Hingga Selasa (28/5/2019) ini, kami sudah menerima 30 laporan dari pekerja dan non-PNS (pegawai negeri sipil),” ungkap Ade

27 perusahaan swasta yang mengadukan permasalahan THR nya tersebut di sejumlah daerah di Jabar, didominasi perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi dan Karawang, serta dari kabupaten dan kotamadya lainnya, seperti Cirebon, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kabupaten Garut dan Tasikmalaya.

“Untuk 3 instansi pemerintah yang mengadukan atau konsultasi masalah THR ini adalah Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Bandung, Puskesmas Dayeuhkolot )Kab. Bandung, serta Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.” Ungkap Ade.

Menurut dia, tersendatnya perkembangan industri dalam beberapa tahun terakhir umumnya menjadi penyebab pihak perusahaan terlambat atau tidak membayarkan THR pekerjanya.

“Umumnya mengaku tidak memiliki kas. Berkaca dari tahun lalu, sektor garment dan tekstil situasinya sedang tidak stabil. Untuk membayar upah saja kadang mereka berat, apalagi harus membayar THR,” jelasnya.

Adapun, ketentuan membayar THR kepada para pekerja berdasarkan Permenaker No20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perusahaan yang tidak membayar THR sesuai jadwal tetap berkewajiban memberikan tunjangan tersebut pasca-Lebaran.

Jika pihak perusahaan lalai pada aturan tersebut, maka pemerintah daerah dapat memberikan sanksi pada perusahaan bersangkutan, mulai saksi teguran hingga mengurangi porsi produksi. “Namun, sanksi pengurangan produksi ini cukup berat karena harus disertai audit oleh akuntan publik,” tandasnya.@Her

Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close