Sektor parkir kemungkinan telah lama menjadi lahan subur bagi praktik ilegal, kolusi dan korupsi. Kini saatnya DPRD DKI Jakarta melalui Pansus Perpakiran mengambil sikap tegas. Salah satu langkah konkret adalah mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengganti pejabat kunci di Dinas Perhubungan, BP Parkir, Bapenda, serta instansi terkait lainnya.
Sejatinya, tanpa menunggu usulan dari DPRD, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tetap dapat berinisiatif melakukan perombakan. Kebijakan mengganti pejabat-pejabat kunci yang dinilai gagal meningkatkan pendapatan pajak perparkiran adalah hal prioritas. Langkah ini dapat menjadi upaya penyegaran, menghadirkan semangat baru, serta mendorong perbaikan kinerja, terutama bagi pejabat yang telah terlalu lama menduduki posisinya.
