Bandung, BEDAnews,-
Untuk megawasi kinerja parlemen, sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari mantan aktifis 98, pkerja sosial dan pegiat anti korupsi membentuk West Java Parlement Watch (WJPW), Kamis (22/1). Pembentukan WJPW didasari kekhawatiran karena besarnya peran parlemen, membuka ruang munculnya penyelewengan dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Kami siap memantau dan mengkritisi anggota dewan dan kinerja DPRD Jabar," kata Koordinator Badan Pekerja WJPW, Irzal Yanuardi pada acara lauching WJPW kepada wartawan di bandung.
Irzal menuturkan, saat ini WJPW memiliki beberapa agenda yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan demi mewujudkan mimpi masyarakat di Jabar yang menginginkan tata pemerintahan yang sehat.
Menurut Irzal, beberapa agenda mendesak itu yakni melakukan pemantauan pada fungsi dan kerja DPRD Jabar, melakukan tracking kinerja anggota DPRD Jabar, melakukan pendidikan pada masyarakat melalui program sekolah anggaran serta melakukan kampanye Good Governance.”Kami juga akan membentuk lembaga serupa di beberapa daerah lain,” ungkap Irzal.
Ditempat yang sama, Sekjen WJPW, Jainal RF Tampubolon menegaskan kasus lain yang kini menjadi sorotan WJPW yakni meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar. Menurutnya, Kejati Jabar saat ini sudah memiliki tiga orang tersangka.
“Ssangat mungkin kasus Alkes memiliki kaitan dengan anggota dewan, itu yang sedang kita selidiki. Saat ini kami tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait siapa saja yang berada di baliknya,” ungkapnya.
Selain kasus Alkes, kasus lainnya seperti pembangunan gedung DPRD, pembangunan sarana olah raga Arcamanik dan RSUD Tasikmalaya sedang diinvestigasi karena ada indikasi wakil ketua DPRD Provinsi Jabar terlibat.
“Kami berharap kasus ini bisa terungkap dan dalang di balik ini semua bisa segera di meja hijaukan,” tandasnya. (*)
