“Bahkan di Jawa Barat beberapa kali perubahan ke arah negatif, dan untuk memenuhi APBD itu harus berhutang. Tercatat, Jawa Barat melakukan pinjaman Rp 1,53 triliun (Sumber: LKPJ 2020). Contoh lain, di beberapa daerah di Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata,” terangnya.
Keempat, Tahun 2022 adalah tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi, artinya sudah masuk kurva turun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang akan selesai masa
pemerintahannya.
Ditambah dengan beberapa kebijakan tidak populis seperti larangan mudik
lebaran 2021.
Kelima, Kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil memenuhi produktivitas pangan dalam negeri yang cukup sehingga kebijakan mengenai pangan diselesaikan dengan impor.
