Bandung BEDAnews.com
Puluhan warga Kelurahan Pekayonan Jaya dan Kelurahan Jaka Setia Jatiasih, Kota Bekasi yang menjadi korban penggusuran sewenang-wenang Pemkot Bekasi, Rabu(2/11) mengadukan nasib mereka ke DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung.
Mereka yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak dan bapak-bapak tersebut diterima Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewii Sundari , dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Waras Wasisto.
Dalam pengaduannya mereka menyatakan,
Pemkot Bekasi dinilai telah sewenang-wenang membongkar rumah mereka, yang berdiri di lahan yang bukan milik Pemkot Bekasi tetapi milik kementerian PUPR yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II yang telah memberikan ijin untuk ditinggali.
Pemkot Bekasi sangat tidak manusiawi memperlakukan kami lebih dari binatang. Sebab, pembongkaran rumah diatas seluas 6,32 hektar dengan 170 KK itu dibongkar dengan sewenang-wenang.
Rumah kami dibongkar pada pagi hari.Sehingga anak-anak kami yang pulang sekolah siang hari melihat rumahnya sudh rata dengan tanah.
Bapak dan ibu bisa bayangkan bagaimana isak tangis dan jeritan anak-anak kami melihat rumahnya rata dengan tanah,kata ibu Pani,49, warga Kelurahan Jaka Setia itu kepada Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar.
Warga yang didampingi Ketua DPRD Kota Bekasi, H.Tumai dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi/DPC PDIP Kota Bekasi, Anim Aminudin.
Menanggapi hal ini Ketua Fraksi DPRD Jabar, Waras Wasisto menyatakan, pihaknya menilai apa yang telah dilakukan Pemkot Bekasi sudah mengandung unsur pidana.Walikotanya bisa dimasukkan ke penjara.
Rumah rumah yang digusur Walikota Bekasi itu bukan milik Pemkot. Milik Perum Jasa Tirta seperti dijelaskan dalam suratnya ke LBH Patriot tertanggal 31 Oktober 2016 yang menyatakan, bahwa Perum Jasa Tirta II tidak pernah memberikan kuasa wewenang/persetujuan ke pihak Dinas Tata Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran di atas SIPLS milik Perum Jasa Tirta II.
Kemudian, Perum Jasa Tirta II tidak pernah menjual lahan milik Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Bekasi. Surat tersebut ditandatangani Andriyanto Kepala Divisi Inventarisasi dan Pengendalian Aset.
Untuk itu Waras akan mengawal permasalahan warga ini dan akan membawanya ke Komisi V DPR RI di Jakarta.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu menyatakan prihatin atas penggusuran rumah warga tersebut dan berjanji akan berjuang bersama-sama dengan warga yang digusur.@HER
