Bandung BEDAnews.com
Untuk mensikapi permasalahan pendidikan yang selalu muncul DPRD Jabar bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah pendidikan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatasi permasalahan salah satunya adalah kesejahteraan guru.
Pernyataan ini disampaikan Anggota komisi V DPRD Jawa Barat Habib Syarif Muhammad saat menerima aspirasi guru honor yang mempermasalahkan hak atas kesejahteraan yang dinilai telah diabaikan oleh pemerintah padahal mereka telah menjalankan kewajibannya sebagai guru honor.
Habib Syarif yang didampingi Kepala BP Perda DPRD Jabar Yusuf Puadz, Asda Bidang Organisasi Pemprov Jabar Solihin, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jabar Suwarman menerima perwakilan guru honor sejabar di ruang Pansus DPRD jabar jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin
Ratusan guru honor jabar yang menutup jalan Diponegoro Bandung meminta kepada Pemprov Jabar untuk mengajukan penambahan kuota program tunjangan intensif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jaminan kesehatan serta meminta meminta kepada pemerintah bagi honorer negeri yang belum memiliki NUPTK dan belum sertifikasi, supaya diberikan SK penetapan dari kepala daerah dan kepala dinas kabupaten/kota untuk legalitas operator sekolah.
Yusuf Puadz kepada para perwakilan Guru honor menjelaskan raperda pendidikan salah satunya untuk menjadi dasar dan payung hukum dalam mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru honor pada APBD, sehingga tidak bertentangan dengan paraturan yang ada.
Hal ini juga diperkuat oleh Kadisdik jabar Asep Hilman yang meminta koordinator perwakilan guru honor untuk memberikan masukan kepada Disdik jabar maupun DPRD atas permasalahan-permasalahan pendidikan dilapangan, termasuk yang saat ini sedang jadi tuntutan para guru honor.@her
Bandung BEDAnews.com
Untuk mensikapi permasalahan pendidikan yang selalu muncul DPRD Jabar bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah pendidikan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengatasi permasalahan salah satunya adalah kesejahteraan guru.
Pernyataan ini disampaikan Anggota komisi V DPRD Jawa Barat Habib Syarif Muhammad saat menerima aspirasi guru honor yang mempermasalahkan hak atas kesejahteraan yang dinilai telah diabaikan oleh pemerintah padahal mereka telah menjalankan kewajibannya sebagai guru honor.
Habib Syarif yang didampingi Kepala BP Perda DPRD Jabar Yusuf Puadz, Asda Bidang Organisasi Pemprov Jabar Solihin, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jabar Suwarman menerima perwakilan guru honor sejabar di ruang Pansus DPRD jabar jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin
Ratusan guru honor jabar yang menutup jalan Diponegoro Bandung meminta kepada Pemprov Jabar untuk mengajukan penambahan kuota program tunjangan intensif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jaminan kesehatan serta meminta meminta kepada pemerintah bagi honorer negeri yang belum memiliki NUPTK dan belum sertifikasi, supaya diberikan SK penetapan dari kepala daerah dan kepala dinas kabupaten/kota untuk legalitas operator sekolah.
Yusuf Puadz kepada para perwakilan Guru honor menjelaskan raperda pendidikan salah satunya untuk menjadi dasar dan payung hukum dalam mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan guru honor pada APBD, sehingga tidak bertentangan dengan paraturan yang ada.
Hal ini juga diperkuat oleh Kadisdik jabar Asep Hilman yang meminta koordinator perwakilan guru honor untuk memberikan masukan kepada Disdik jabar maupun DPRD atas permasalahan-permasalahan pendidikan dilapangan, termasuk yang saat ini sedang jadi tuntutan para guru honor.@her
