Jakarta, BEDAnews.com
Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., beserta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi, H. Deden Solehudin, S.Ag., M.M., Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Sukabumi, Ir. H. Cecep Mansur, M.M., dan para pejabat terkait lainnya, mengikuti Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke 7 TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Tahun 2016, yang mengambil Tema Memperkuat Sinkronis Kebijakan Pusat dan Daerah, Guna Mempercepat Pembangunan Insprastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan.
Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri ini, dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, hari Kamis, 4 Juli 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI menjelaskan, bahwa upaya pengendalian inflasi, membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap pasar dan distributor. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus dapat memastikan, bahwa proses distribusi komoditas berjalan dengan baik. Selain itu, Presiden juga meminta, agar setiap daerah di Indonesia, dapat membentuk TPID, dengan menyertakan pihak aparat hukum.
Presiden menandaskan, untuk mengurangi tekanan inflasi, diperlukan adanya pengembangan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, dan pengembangan konektivitas antar daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan, terutama yang dapat menopang terhadap pencapaian kedaulatan pangan daerah.
Ditandaskan pula, Rakornas TPID juga menegaskan tiga hal penting. Pertama mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga, dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif). Kedua melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah. Upaya ini harus dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga melakukan penajaman langkah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran.
Sementara Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, mewakili Pokjanas (Kelompok Kerja Nasional) TPID menjelaskan, Rakornas ke 7 TPID ini, diikuti oleh 432 TPID, dari 34 provinsi serta 398 kabupaten dan kota se Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang hanya diikuti oleh 233 TPID se Indonesia. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakornas ini, yakni untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional.
Hadir pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Sudirman Said, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, serta para tamu undangan lainnya. (M.Yunus)













