Sehingga tidak hanya Presiden, tapi berdampak kepada kepala daerah, baik provinsi, kota dan kabupaten.
Pada kesempatan yang sama, Aktivis 98 Unpad, Eko Arif Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya mencium adanya upaya agar pemerintahan hari ini, terus melanjutkan pemerintahannya.
“Hal ini sangat berbahaya bagi sistem demokrasi yang baru berjalan dua kali kepemimpinan nasional melalui pemilu yang demokratis,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh Tokoh Reformasi, Juandi Rewang bahwa tanpa adanya dukungan dari rakyat melalui pemilu yang demokratis, maka sama saja dengan mengkhianati reformasi yang sudah dijaga selama ini.
“Ini namanya begal demokrasi. Para Ketua Partai jangan berkomplot untuk membegal proses demokrasi dan prinsip prinsip reformasi melalui amandemen Undang Undang Dasar dan atau menghambat proses penganggaran pemilu 2024,” tambahnya. (*)
