Polemik pemindahan ibu kota negara sudah hampir mencapai final dengan disahkannya UU IKN oleh ketua DPR Puan Maharani pada 18 Januari 2022. Namun pengesahan yang terkesan tergesa ditengah perjuangan rakyat memulihkan ekonomi yang belum stabil pemerintah justru sibuk mengejar pembangunan proyek proyek IKN yang rentan terhadap berbagai dampak kerusakan lingkungan dan multidimensi bagi masyarakat. Selain penolakan fraksi PKS di DPR sejumlah tokoh masyarakat juga bereaksi dalam pengesahan UU ini.
Dalam episode baru pemindahan IKN kali ini para tokoh masyarakat tidak hanya menolak, mereka juga melakukan gugatan pengesahan UU IKN ini ke MK diantaranya Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ekonom Senior Faisal Basri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan eks jurnalis Jilal Mardhani.
