JAKARTA || Bedanews.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengkritik permintaan maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR-DPR di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jum’at (16/8/2024).
Usman mencatat dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan keberhasilan pembangunan, hilirisasi nikel, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Hukum Pidana yang baru dan menutupnya dengan pernyataan pribadi yang bersifat permohonan maaf.
Menurutnya, bila dibaca secara hati-hati Jokowi menyampaikan semacam permohonan maaf atas kesalahan yang tidak dijelaskan.
Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk Refleksi 79 Tahun Kemerdekaan: Pembangunan Untuk Siapa? di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta Pusat, pada Jum’at (16/8/2024).
