2. Etika, Integritas dan Kepemimpinan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta
3. PMK 212/PMK.07/2022 dan Dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.
Workshop secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Tarmizi, S.H.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD agar mampu mengawal kebijakan anggaran secara akuntabel, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. Franky, M.M, menyampaikan harapannya agar kegiatan workshop ini dapat memberikan dampak positif serta mendorong kemajuan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.
