Cimahi, BEDAnews-
Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Harus dikaji Ulang Pasalnya masih banyak ha-ha yang kurang pas. Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djunjunan, saat reses di Kantor DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Kamis (18/12).
Menurut Popong, masih banyak hal yang harus dilakukan pembenahan terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Karenanya, sebagai anggota legislative dia ingin mendorong supaya pendidikan di Indonesia bisa merata, terjangkau dan mengedepankan nilai-nilai nasionalisme. “Saya akan berusaha di Komisi X ini agar Undang-Undang Sisdiknas dikaji ulang,” paparnya.
Selain itu, dari sisi anggaran, untuk bidang pendidikan alokasi dana APBN belum sesuai dengan amanat Undang-undang . Besaran anggaran 20 persen dana APBN untuk dunia pendidikan itu masih untuk gaji guru, padahal seharusnya anggaran 20 persen itu hanya untuk program-program pendidikan. “Bujeting merupakan salah satu tugas dan fungsi anggota DPR, karenanya harus diupayakan supaya anggaran 20 persen itu murni untuk program pendidikan,” paparnya.
Selain menyampaikan soal aturan dan anggaran, Popong juga mengungkapkan, ada tumpang tindih penyelenggaran pendidikan di Indonesia, karena pelaksanaan program-program pendidikan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional saja, melainkan tersebar di 18 lembaga Negara yang ada, sehingga Kemendiknas belum bisa optimal dalam memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa.
Dia melanjutkan, kebijakan pemerintahan saat ini yang memisahkan antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi juga menjadi fokus perhatian Komisi X saat ini. Pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Menegah di Kemeterian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi di Kemneterian Ristek juga sesuatu hal yang dianggap aneh. “Pendidikan jika diibaratkan seorang manusia merupakan satu kesatuan yang utuh, pendidikan dasar dan ibarat kaki, pendidikan menegah ibarat badan, sedangkan pendidikan tinggi ibarat kepala, jika dipisah-pisahkan tentu saja menjadi tidah utuh lagi,” ungkapnya.
Popong juga menyampaikan maafnya kepada para konsituennya, karena sejak dilantik menjadi anggota DPR, Komisi X belum bisa bekerja melakukan fungsinya karena masih belum solidnya seluruh Fraksi untuk mengisi keanggotaan di Komisi X, dampaknya, dua RUU yang seharusnya sudah digarap Komisi X belum bisa dilakukan. “Seharusnya kami di Komisi X harus mulai melaksanakan tugas legislasi tentang RUU Kebudayaan dan RUU Tentang Perbukuan, namun karena masih ada satu Fraksi yang bergabung di Komisi, akhirnya keduanya belum bisa dikerjakan,” pungkasnya. (bun)
