Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus meningkatkan daya beli di tingkat lokal. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar karena perputaran ekonomi menjadi lebih aktif.
Dasar hukum penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah dapat ditemukan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.
