Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut secara tegas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, pengangguran, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya merupakan kebijakan ekonomi, melainkan juga bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Salah satu instrumen yang terbukti efektif untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah adalah program padat karya. Program ini memberikan kesempatan kerja secara langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kerja sebagai unsur utama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, seperti perbaikan lingkungan, rehabilitasi sarana umum, pengelolaan sumber daya air, kebersihan lingkungan, penghijauan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya.
