Bandung, BEDAnews
Munculnya penolakan terhadap Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh para Kades di kabupaten Sukabumi, mendapat dukungan dari anggota DPRD Jawa Barat. “Saya pikir sah-sah saja adanya penolakkan dalam alam demokrasi ini, apalagi sumber penolakkannya juga jelas karena mereka menghitung dari kesiapan mental untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi di daerahnya. Jangankan bicara yang 500 tidak kebagian, yang 10 orang tidak kebagianpun bisa ngamuk apalagi ini.”
Demikian diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Hanura Ujang Fahpulwaton kepada Bedanews.com di DPRD Jabar Kamis (27/6), menanggapi adanya penolakan BLSM oleh para Kepala Desa di daerah pemilihannya Sukabumi.
“Ya anggaplah, satu desa yang miskinnya ada 1000 orang, yang terdata hanya 300 atau setengahnyalah! Sisanya yang lima ratus tentu akan bereaksi, siapa yang akan bertanggung jawab bisa mengamankan itu, dan menjamin untuk tidak anarkis,” tutur Ujang.
Diungkapkannya, Kades di Sukabumi menolak untuk mendapatkan BLSM khawatir pada saat pembagian data yang diberikan masih banyak warga miskin lain yang tidak terdata yang dapat menimbulkan ekses.
Akibatnya kenaikan BBM ini pengeluaran masyarakat lebih besar dari penerimaannya, dan yang lebih lagi adalah dari sisi pembagian BLSM yang bisa menimbulkan anarkisme, manakala jumlah penerima kan sudah dipatok 15 juta seluruh Indonesia.
Anggota Komisi D DPRD Jabar ini, menegaskan sejak awal Partai Hanura menolak kenaikan BBM dan pemberian BLSM, seyogyanya jangan pake BLSM lah itu hanya untuk kepentingan politik juga, dan dinilainya, Pemberian BLSM ini tidak mendidik, ibarat orang dikasih ikan bukan dikasih pancing agar mau terlebih dulu berusaha.
Padahal uang yang diterima dari BLSM tidak sebanding dengan biaya hidup yang terjadi yang harus dikeluarkan masyarakat akibat kenaikan BBM. Kalau memang ini sudah menjadi keputusan dalam kaitan dengan kenaikan BBM, Saya pikir lebih baik diarahkan ke infra struktur pendidikan jadi tidak konsumtif.
Diungkapkanya pula, berdasarkan hasil survey beberapa lembaga hampir 35 persen digunakan untuk konsumtif, dan bisa lihat juga siapa yang dapat BLSM, dari penampilan fisik banyak yang masih bisa mencari kerja.
Ketika ditanya Bagaimana sikap DPRD Jabar secara lembaga Ujang menjelaskan, “DPRD bisa bersikap kalau sudah ada keberatan, dan tuntutan kepada DPRD kalau belum ada tuntutan, keberatan dari pihak-pihak yang dirugikan, Kita tidak bisa menanggapi karena tidak ada data untuk menanggapi “ urainya. (hermanto)
