Cianjur, BEDAnews.com
Seperti sudah menjadi tradisi, di saat saat tertentu harga daging sapi di pasaran suka melonjak tidak terkontrol dan ini merata di seluruh Indonesia, seolah olah Pemerintah selalu kecolongan dan kalah oleh para pemain. Di saat daging sapi mulai melonjak, baru pemerintah melakukan berbagai usaha dan upaya guna menanggulangi atau menekan agar harga bisa stabil dan normal kembali, kalau sudah seperti itu, berbagai Instansi baik swasta maupun pemerintah mulai mencari kambing hitam dan saling menuduh, pihak asosiasi menuduh pemerintah salah dalam menerapkan kebijakan terutama dalam hal Pembinaan terhadap para peternak sapi, disisi lain pemerintah menuduh bahwa pihak asosiasilah yang kurang tanggap terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan ini, wartawan mencoba mewawancarai Kasi Produksi Peternakan (Opan) di kantor Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kab. Cianjur, Rabu (11/10/17). Menurut Kasi Opan, Pemerintah khususnya di Kab. Cianjur telah melakukan Pembinaan bagi para Pemilik atau peternak Sapi baik yang berskala kecil maupun besar dalam peningkatan Kwalitas dan mutu agar sapi tetap sehat dengan pertumbuhan yang normal.
Khusus bagi para peternak sapi kecil yang cara pengelolaanya sangat sederhana, kami melakukan hal yang lebih dengan cara kami memberikan perhatian dan pengawasan secara berkala. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan telah membentuk 6 UPTD yang tersebar di wilayah Kab. Cianjur.
“Ke 6 UPTD tersebut adalah : 3 UPTD Puskeswan yang berada di Kecamatan Sindangbarang, Sukanagara dan Cipanas. 1 UPTD Balai Benih yang berada di Kecamatan Bojongpicung, 1 UPTD RPH yang berlokasi di kecamatan Cilaku dan 1 UPTD Perairan Air Tawar yang berlokasi di Waduk Jangari,” ungkapnya.
Tambahnya, khusus untuk Populasi Sapi yang di ternak masyarakat kami telah melakukan Sensus di seluruh wilayah Kab. Cianjur dan untuk tahun 2017 ini dari hasil sensus terdapat sekitar 5000 ekor sapi yang tersebar di berbagai Kecamatan dan kami pun telah menerapkan program UPSUSIWAB yaitu upaya khusus peningkatan produksi sapi wajib bunting.
Caranya kami melakukan Insominasi buatan yang secara terus menerus kami pantau. Di sini kami telah mewajibkan ke seluruh anggota pelaksana lapangan yang tersebar di seluruh Kecamatan wajib melaporkan perkembangan tiap hari melalui sistim jaringan internet dengan sistim dan mekanisme yang sudah di atur dalam website kami dan ini online di seluruh Indonesia, sehingga pihak Kementrian setiap saat bisa memantau dan mengetahui perkembangan populasi sapi di seluruh Indonesia.
Artinya andai ada nada sumbang terhadap kinerja pemerintah, menurut Kasi Opan itu tidak lah benar, data yang kami laporkan adalah Riil dan benar bahkan mungkin cara kerja kami lebih Up to Date dari pada Instansi lain, tegasnya.
Bayangkan saja, kami akan tau ada sapi yang melahirkan tiap hari berikut dengan jenis kelaminya kebalikanya kami pun akan tau setiap hari apabila ada anak sapi yang mati. Satu kelemahan kami adalah Sapi tersebut milik masyarakat jadi apapun yang di perbuat oleh pemiliknya. “Kami tidak bisa melakukan apa apa, terkecuali kalau sapinya adalah sapi program bantuan pemerintah,” pungkasnya. (H. Ayi)
