Mengabaikan hal ini atau mempertahankan status quo dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Meskipun masyarakat saat ini tampak kooperatif, sejarah telah menunjukkan bahwa ketidakpuasan yang mendalam dapat berubah menjadi kemarahan yang meluas. Jika parktek penyimpangan dibiarkan tanpa sanksi, bukan tidak mungkin karakter masyarakat yang selama ini damai bisa berubah, dan kerusuhan seperti yang terjadi pada peristiwa G30S/PKI dapat terulang kembali. Perlu dicatat, ada perbedaan besar antara situasi Jokowi dan Soekarno. Soekarno bebas dari tuduhan KKN dan politik dinasti, sementara Jokowi dihadapkan pada tuduhan-tuduhan serius terkait penyalahgunaan kekuasaan.
Contoh lain dari negara demokrasi yang bisa diambil pelajaran adalah situasi di Venezuela. Di bawah kepemimpinan Nicolas Maduro, ketidakmampuan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi dan pelanggaran terhadap hak-hak politik telah memicu protes besar-besaran. Kekerasan dalam demonstrasi, penindasan oleh militer, serta pembiaran atas pelanggaran hukum oleh para elit pemerintah menyebabkan banyak nyawa melayang dan menghancurkan tatanan sosial di negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial bisa cepat terganggu jika hukum tidak ditegakkan secara adil.
