Sistem politik yang saat ini berlaku mengatur Calon Presiden/Wakil Presiden untuk menyampaikan gagasan-gagasanya dalam dalam kampanye. Para Capres/Cawapres menyampaikan secara formal rencana lima tahun dan agenda prioritasnya kepada KPU. Proses ini akan selalu terulang dalam lima tahun. Pergantian pemerintahan dalam periode lima tahunan ini mewajibkan Presiden/Wakil Presiden terpilih untuk menjabarkan gagasan-gagasannya dalam RPJMN. Agenda prioritas yang ditawarkan akan sangat bergantung kepada platform ideologis ataupun pandangan pragmatis para Capres/Cawapres. Yang jelas poltical will atau niat baik Capres/Cawapres akan menentukan arah bahtera bangsa lima tahun kedepan. Dalam sistem politik saat ini RPJMN akan cenderung “bias” kepada kekuasaan. Walaupun saat ini sudah disiapkan rancangan Indonesia Emas 2045, hal ini tidak menjamin adanya keberlanjutan jangka menengah maupun janga panjang program-program pembangunan. Rancangan teknokratik yang disiapkan oleh Bappenas masih harus diuji secara “politis” sebelum ditetapkan sebagai Keppres.













