Bagi Menteri yang belum pernah masuk di birokrasi hal-hal tersebut di atas akan menjadi tantangan dan hambatan yang harus segera direspon dengan baik. Tidak mudah untuk mengelola birokrasi yang bekerjanya sudah dipagari oleh peraturan-perundangan maupun batas-batas dalam alokasi anggaran maupun peraturan-peraturan sektoral. Birokrasi tidak hanya sekedar menjalankan program dan kegiatan sesuai tupoksinya agar tepat target dan tepat waktu, tetapi juga menjaga “governance” agar tidak terjadi penyimpangan maupun malpraktek dalam penyelenggaraan pembangunan. Birokrasi juga menghadapi kepentingan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memeriksa K/L setiap tahunnya sesuai tanggung jawab K/L sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Adanya temuan penyimpangan: Melanggar aturan yang berlaku, merugikan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain, akan membuka KPK untuk hadir di K/L terkait untuk memeriksa. Pemeriksaan oleh BPK termasuk konsistensi antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan RPJMN dan RKPnya.













