Selain itu, tegas lagi Al Araf, terdapat juga usulan bahwa, TNI ingin menghapus larangan berbisnis bagi anggota TNI. Ketentuan ini merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi di tubuh TNI. “Prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya yaitu pertahanan, bukan berbisnis. Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik, karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada DISORIENTASI tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara,” imbuhnya.
Pada titik ini, terang Al Araf, sudah seharusnya pemerintah tidak lempar tanggung jawab dalam mensejahterakan
prajurit dengan menghapus larangan berbisnis bagi prajurit TNI. Penting untuk diingat bahwa, tugas mensejahterakan prajurit merupakan kewajiban negara bukan tanggung jawab prajurit secara individu.
