Riau, BEDAnews.com
Tim dari Kejaksaan Tinggi Riau bersama dengan tim Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan, Senin (26/1/2015) lalu berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana korupsi An. Tengku Kumala Hanum, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di rumahnya terpidana jalan Paus Gang Arwana Nomor G4 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.
Kasi Penkum Kajati Riau, Mukhzan, SH., MH., menjelaskan awalnya tim telah melakukan pengintaian sejak pukul 16.00 WIB, saat yang tepat salah seorang petugas memanggil penghuni rumah untuk dibukakan pintu pagar dan salah seorang anaknya membuka pintu dan petugas menanyakan keberadaan terpidana.
Kepada petugas, sang anak menyatakan kalau ibunya tidak berada di rumah dan langsung menutup pintu rumah, karena sebelumnya petugas telah melihat terpidana, tim kemudian berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat.
Melalui perantaraan Pak RW (Didi Maaruf, Ketua RW 10), dinyatakan kalau terpidana siap untuk dieksekusi. Selanjutnya, sekitar pukul 19.50 WIB, terpidana bisa dieksekusi dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Perempuan dan Anak Pekanbaru.
Masih dikatakan Mukhzan, perkara yang menjerat T Kumala Hanum, mantan Plt BKPM Kabupaten Pelalawan terjadi pada tahun 2006 . Saat itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengucurkan dana kepada BPMD sejumlah Rp139.500.000, mengkuti Expo di Jakarta, Batam dan Singapura. Dalam kegiatan tersebut, T Kumala Hanum ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh T Kumala Hanum, selanjutnya membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ).
“Namun panitia tidak melakukan proses pengadaan barang/jasa untuk keperluan Expo tersebut, melainkan terpidana yang telah melakukan sendiri pengadaan barang/jasa untuk keperluan Expo yakni sekitar Agustus 2006. Atas perbuatan terpidana, negara dirugikan sebesar Rp 90.879.640 berdasarkan penghitungan dari BPKP Riau,” tegasnya.
Selanjutnya, Terpidana ditetapkan DPO sejak tahun 2010 dimana terpidana sebelumnya telah dipanggil secara patut untuk menjalankan eksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung tersebut namun tidak pernah datang menghadap ke Kejari Pelalawan sehingga dimasukkan dalam DPO.
“Penangkapan terpidana tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.1350/Pidsus/2010 tanggal 4 November 2010 An. T Kumala Hanum dengan pidana penjara selama 1 Tahun denda Rp. 50 juta subsidair 3 bulan penjara,” pungkasnya. (MR/Hms)
