Bandung BEDAnews.com
Hak masyarakat Jawa Barat untuk memperoleh dan menikmati hasil pembangunan dari APBD Jabar pada tahun 2015, tidak dipenuhi oleh pemerintahan Ahmad Heryawan padahal untuk pelayanan masyarakat tersebut telah dianggarkan dalam APBD tahun 2015. Rp. 3.48 Triliun atau 13.84 persen dari total APBD Jabar Rp. 27.75 T tersebut tidak diserap atau tidak dilaksanakan oleh dinas-dinas di Pemprov Jabar dibawah Pimpinan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar.
Kenyataan ini disampaikan oleh sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat yang menanggapi laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD jabar tahun anggaran 2015 dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang berlangsung di Bandung. Jum’at (22/7).
Fraksi PDIP secara gamblang menyoroti tidak efektifnya kinerja anggaran yang dilakukan oleh Pemprov jabar. Dengan jumlah silpa yang sangat besar ini hingga dua kali lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 7,5 persen. Dinilai sebagai ketidak cermatan OPD dalam penyusunan anggaran, karena itu FPDIP meminta untuk dilakukan evaluasi menyeluruh dalam perencanaan anggaran dan minta agar sisa anggaran tahun selanjutnya bisa dibawah 3 persen.
Fraksi PKB menyoroti raihan WTP pemprov jabar untuk kelima kalinya yang ternyata belum mampu meningkatklan IPM jabar seperti diharapkan, yang ada malah meningkatnya angka kemiskinan dari 4. 435. 699 orang pada bulan Maret 2015 menjadi 4.485.654 orang pada bulan September 2015 berdasarkan catatan BPS.
Fraksi Golkar Amanah menilai besarnya silpa bukan berarti performa APBD jabar menjadi baik, tetapi bisa jadi besarnya silpa menunjukkan kinerja APBD kurang optimal.@













