Catatan Hendry Ch Bangun
Banten – bedanews.com – Saya berdiskusi dengan seorang teman pimpinan media di daerah. Dia mengeluhkan soal kemitraan dengan pemerintah di kabupaten kota yang tidak jelas ukurannya dalam kerjasama pencitraan kegiatan Bupati dan Walikota atau organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kadang percuma status media kita terverifikasi faktual. Jumlah iklan kerjasama kami kalah jauh sama media siber yang dikelola seadanya, bahkan tidak terverifikasi administrasi, ” ujarnya.
“Seharusnya Dewan Pers membuat surat edaran agar kerjasama diprioritaskan dengan media yang manajemennya sesuai standar.”
Sebaliknya ada teman lain yang mengeluh, diputus kerja sama dengan pemerintah daerah sejak nama medianya tidak lagi ada di situs dewanpers.or.id karena dalam uji petik dianggap tidak memenuhi syarat dan ketika diminta memperbaiki tidak diupdate. Ada yang kontrak diputus, bahkan ada tayangan sudah dimuat tetap tidak bisa ditagih.
