Pekanbaru, BEDAnews.com
Kejaksaan Tinggi Riau, Rabu (22-04-2015) telah melakukan penahanan terhadap mantan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau a/n. Susilo, SE, MM Als Soesilo, selama 20 hari kedepan terhitung dari tanggal 22 April 2015 s/d 11 Mei 2015 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor. Print-03/N.4/Fd.1/04/2015 tanggal 22 April 2015. Penahanan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan dan sudah memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP.
Kasus tersebut bermula dari kegiatan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan pada tahun 2006 s/d 2010 telah menganggarkan dana untuk pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan dan Kekurangan Infrastruktur (K2I) sebesar Rp. 217.348.071.221,- untuk pembiayaan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.200 Ha.
Hal tersebut dijelaskan Kasipenkum dan Humas Kejati, Mukhzan, SH, MH melalui release yang diterima Wartawan.
Dijelaskan Mukhzan bahwa, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk tanggal 15 Desember 2006, dilaksanakanlah Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Tahun Anggaran 2006 s/d Tahun 2010 yang berpedoman kepada :
1) Term Of Reference (TOR) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Usaha Patungan Berkelanjutan Dalam Pengentasan Kemiskinan Program K2I di Propinsi Riau Bulan November 2006.
2) Peraturan Gubernur Riau Nomor : 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Propinsi Riau tanggal 14 Desember 2006.
3) Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 800.05/Disbun-KS/930 tentang “Petunjuk Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2-I Provinsi Riau.
Pada Tahun 2006 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Tahunan (Kontrak Anak) antara pihak Pertama dan Pihak Kedua tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kontrak Rp. 45.540.024.000.- Oleh karena pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak, maka dana yang dicairkan adalah uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak anak yakni sebesar Rp. 9.108.004.800.-.
Pada Tahun 2007 dilanjutkan pekerjaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 73.215.678.300.- ; dalam pelaksanaannya penanaman hanya dilakukan seluas 534 ha, seharusnya sampai dengan akhir tahun 2007 tersebut seluruh lahan seluas 10.200 Ha sudah tertanam semuanya, dengan demikian progres fisik hanya mencapat 6,65%, oleh karenanya dana yang dicairkan hanya uang sebesar 20% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp. 14.643.135.660.-; walaupun realisasi fisik tidak sesuai dengan Kontrak, namun pada Tahun 2008 Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dengan nilai kontrak Rp. 39.018.087.200.-.
Pada Tahun 2007 kontraktor melaksanakan beberapa item pekerjaan yang tidak tertuang dalam kontrak dan agar dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan diluar kontrak, maka Pengguna Anggaran Tahun 2008 yakni tersangka Susilo, SE, MM Als. Soesilo menandatangani Amandemen Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I dan Revitalisasi di Propinsi Riau dan Addendum Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I sehingga pembuatan Amandemen dan Addendum tersebut sudah bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.1.g.
Masih dijelaskannnya, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008, progres fisik pekerjaan adalah 11,846% dengan jumlah lahan yang tertanam seluas 1.441 ha, namun Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah tersangka tanpa meminta pertanggungjawaban terhadap uang muka yang sudah diterima oleh PT GEP Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 23.751.140.460.-telah melakukan pembayaran uang muka tahun 2008, termen 1 dan termen 2 sebesar Rp. 38.881.489.806.- sehingga uang negara yang sudah diterima PT GEP adalah sebesar Rp.62.632.630.266.- sehingga telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 36.885.577.749,16.-.
Bahwa Tahun 2009 walaupun belum ada kontrak namun PT GEP tetap melanjutkan Pembangunan Kebun Sawit dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Propinsi Riau bahwa Pelaksanaan Program K2I Prov. Riau Bidang Perkebunan (Kegiatan Tahun Jamak 2006 s.d 2010) untuk Periode Desember 2006 s.d Juni 2009 yang dalam salah satu Rekomendasinya menyampaikan : “Memerintahkan pengembang untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan dari jumlah pembayaran yang diterima senilai Rp. 26.990.480.277,48 (belum termasuk pekerjaan tambah senilai Rp. 24.835.043.683,62 yang nilainya masih harus diverifikasi dan negosiasi lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku untuk mendapatkan harga yang wajar)”.
Oleh karena uang yang sudah dibayarkan oleh disbun Prov. Riau tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan, maka semenjak Tahun 2009 Pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa sawit Program k2I tidak dilanjutkan lagi, akibat perbuatan tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar +- Rp. 28 Milyar.
Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1), pasal 3, pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
Selain itu bahwa, Penyidik pada tanggal 24 Maret 2015 minggu lalu, sesuai surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor Print -01/N.4/Fd.1/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 telah menetapkan Direktur PT.GEP sebagai tersangka dengan inisial MC sebagai rekanan pelaksana kegiatan tersebut, pungkasnya. (MR)
.
