Pekanbaru, BEDANews.com
Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau menyita satu unit rumah dan tanah seluas +- 1800 2 milik tersangka Susilo, SE MM yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Program Pengentasan Kemiskinan dan Kekurangan Infrastruktur (K2I), kamis (23-04-2015) rumah yang terletak di Purwodadi No. 181 Kec. Tampan Pekanbaru tersebut disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor Pekanbaru Nomor 53/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/Pn.Pbr tanggal 7 April 2015 dan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor 01/N.4/Fd.1/03/2015. Penyitaan yang dilakukan oleh tim Satgassus Tindak Pidana Korupsi tersebut berlangsung sekitar pukul 17.30 WIB dan selesai pukul 20.30 WIB dimana petugas memasang garis tanda penyitaan Kejaksaan RI di rumah dan tanah tersebut. Hal tersebut dijelaskan Kasipenkum dan Humas Kejati Mukhzan, SH, MH kepada Wartawan.
Dijelaskan Mukhzan, sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau Rabu 21 April 2015 telah melakukan penahanan terhadap mantan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau An. Susilo, SE, MM, Tersangka Susilo diduga telah melakukan tipikor pada program Pengentasan Kemiskinan dan Kekurangan Infrastruktur (K2I) yang merugikan keuangann negara sebesar +- 28 Milyar.
Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan pada tahun 2006 s/d 2010 telah menganggarkan dana untuk biaya perkembangan kebun kelapa sawit seluas 10.200 Ha, dengan anggaran sebesar, Rp. 217.348.071.221,- dimana dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada PT GEP selaku rekanan pelaksana namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2008, progres fisik pekerjaan adalah 11,846% dengan jumlah lahan yang tertanam seluas 1.441 ha, namun Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah tersangka tanpa meminta pertanggungjawaban terhadap uang muka yang sudah diterima oleh PT GEP Tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 23.751.140.460.-telah melakukan pembayaran uang muka tahun 2008, termen 1 dan termen 2 sebesar Rp. 38.881.489.806.- sehingga uang negara yang sudah diterima PT GEP adalah sebesar Rp. 62.632.630.266.- sehingga telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 36.885.577.749,16.-.
Bahwa Tahun 2009 walaupun belum ada kontrak namun PT GEP tetap melanjutkan Pembangunan Kebun Sawit dan dengan digantinya Kepala Dinas Perkebunan Prov. Riau dari Tersangka kepada M. Yafiz, maka M. Yafiz tidak mau melanjutkan kontrak tahun 2009 sebelum adanya pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Prov. Riau dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Propinsi Riau bahwa Pelaksanaan Program K2I Prov. Riau Bidang Perkebunan (Kegiatan Tahun Jamak 2006 s.d 2010) untuk Periode Desember 2006 s.d Juni 2009 yang dalam salah satu Rekomendasinya menyampaikan : “Memerintahkan pengembang untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan dari jumlah pembayaran yang diterima senilai Rp. 26.990.480.277,48 (belum termasuk pekerjaan tambah senilai Rp. 24.835.043.683,62 yang nilainya masih harus diverifikasi dan negosiasi lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku untuk mendapatkan harga yang wajar)”.
Ditambahkannnya, oleh karena uang yang sudah dibayarkan oleh disbun Prov. Riau tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang dilaksanakan, maka M. Yafiz selaku Kadisbun Prov. Riau Tahun 2009 tidak mau melanjutkan Pembangunan Kebun Sawit Program k2I sebelum adanya kesepakatan bersama dengan PT GEP, oleh karena tidak adanya kesepakatan, maka semenjak Tahun 2009 Pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa sawit Program k2I tidak dilanjutkan lagi, perbuatan tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar +- Rp. 28 Milyar.
Perbuatan tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1), pasal 3, pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
Bahwa Penyidik juga pada tanggal 24 Maret 2015 minggu lalu, sesuai surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor Print -01/N.4/Fd.1/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 telah menetapkan Direktur PT.GEP sebagai tersangka dengan inisial MC sebagai rekanan pelaksana kegiatan tersebut. (MR)
