Padahal, menurutnya, sistem dan mekanisme penerimaan dana operasional tersebut berlaku seragam.
“Mengapa hanya empat? Padahal Desa yang menerima dana operasional dari perusahaan ada belasan. Kalau MAKI ingin melaporkan, ya laporkan semuanya. Jangan pilih-pilih. Semua menjalankan prosedur yang sama,” tegasnya.
Arya juga menjelaskan, dana operasional itu digunakan untuk keperluan lapangan yang memang memerlukan pembiayaan, seperti:
penentuan batas wilayah, mobilisasi aparat Desa, konsumsi petugas, serta pembelian bahan bakar.
“Untuk saksi batas saja perlu biaya bensin dan mobilisasi. Dana operasional memang untuk itu,” lanjutnya.
Ia menambahkan, pengajuan permohonan operasional bukan lahir dari inisiatif para Kepala Desa, melainkan arahan dari pihak perusahaan sebagai bagian dari kebutuhan operasional PKP2B.
