Ia menegaskan, dana yang diterima para Kepala Desa sebesar Rp5 juta per hektare, adalah dana operasional yang sejak lama berlaku di Desa-desa yang wilayahnya masuk dalam area PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), termasuk Desa-desa yang berada di lintasan operasional PT. Antang Gunung Meratus (AGM).
“Hari ini kami mendampingi empat kades yang dipanggil. Dari klarifikasi, kami jelaskan, dana yang diterima itu adalah dana operasional. Dan ini bukan hanya mereka berempat, tapi diterima oleh semua Kades yang wilayah Desanya masuk area PKP2B perusahaan batubara di HSS sejak dulu,” ujar Arya.
Putra DR. H. Fauzan Ramon, SH, MH, advokat senior di Kalsel ini, menegaskan, Desa-desa yang masuk wilayah PKP2B jumlahnya belasan, namun yang dilaporkan MAKI hanya empat orang.
