1. Menekan Transparansi dan Akuntabilitas*
Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi yang benar-benar menjawab akar masalah di BDS. Apakah uangnya tersendat di arus kas, atau ada praktik yang lebih serius seperti penyimpangan anggaran? Pansus dapat menjadi alat untuk membongkar data secara transparan dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait.
2. Memastikan Reformasi Tata Kelola BUMD*
Jika masalah di BDS hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar dalam pengelolaan BUMD di Kabupaten Bandung, maka pembentukan Pansus juga bisa menjadi pintu masuk untuk mereformasi sistem secara keseluruhan. Perlu ada regulasi yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan dan mekanisme kontrol yang lebih efektif.
*Langkah DPRD Seharusnya Tidak Berhenti di Pansus*
