Maka jika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, perihal, “apa tujuan kita (aktivis) mengekspose, “contoh ilustrasi kasus Jokowi Ijazah S-1 Jokowi Palsu” maka cukup dengan simpel dan standard (umum) terkait metode dengan pola sistematis:
1. PRINSIP bahwa hukum mesti ditegakan oleh siapapun yang mengaku WNI,
2. Sumbangsih ilmu sebagai ahli hukum dan atau ahli IT dan atau sebagai predikat (profesi) jurnalis atau apapun profesi, karena nyata memang dimungkinkan berdasarkan referensi perintah UU. HAM kepada seluruh bangsa ini Jo. sistim konstitusi yang wujud aksi dan penjabarannya melulu merujuk sumber sistim ketentuan per-undang-undang di NRI (vide UUD.1945 Jo. Pasal 1, 22, 27 dan 28) , lalu tertera hirarkis pada sistematika hukum yang terdapat pada pasal-pasal di semua undang-undang. Contoh; UU. KIP Jo. UU.POLRI Psl 9, 13, 42, 43 dan Pasal 108 KUHAP serta UU. Kejaksaan RI Pasal 33 dan pasal-pasal di semua UU positif yang eksis (riil) yang makna filosofi terminologis dari sisi moralitas hukumnya sebagai bentuk norma kaidah ketentuan positif yang ‘harus berlaku atau diberlakukan’ atau ius konstitutum,
3. Mencegah kerugian hak konstitusi (saya/kami aktivis) dan seluruh lembaga negara dan seluruh aparaturnya, kerena andai sosok pemimpin negara yang biografi (latar belakang edukatif) dan termasuk identitas riwayat keturunannya tidak sebenarnya (palsu), tentu tidak mustahil NKRI bakal berdampak negatif (potentially high risk) karena figur penguasa tertinggi nasional tidak profesional, tidak proporsional dan tidak kapabel sehingga tidak berintegritas serta jauh daripada kualitas (uncredible) dan efek psikologis (psychological impact), seorang pemimpin yang ‘ber-jatidiri tipu-tipu’ cenderung berkarakter (terbiasa) pembohong, demi menutupi awal kebohongan besar yang ada atau pernah dilakukan, maka berpotensi menularkan karakter negatif serta merugikan sektoral kehidupan manusia serta lingkungan hidup,
4. Maka peran aktivis terperiksa, selain faktor mencegah pelanggaran hukum oleh pejabat publik atau penyelenggara negara atas segala dampak negatif, juga mencegah semakin banyak serta berlarutnya resiko kerugian pada banyak sektor, baik sektor ekonomi, hukum, politik dan adab serta budaya (moralitas) dan mentalitas),
5. Prinsipnya, siapapun jatidiri yang ditemukan dengan sinyalemen melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka tentu menurut hukum bagi yang mengetahui atau menemukannya untuk melaporkan kepada para aparatur negara yang berfungsi di bidang penegakan hukum.
