JAKARTA,- Politisi senior PDI Perjuangan TB Hasanuddin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan dirinya sebagai Presiden boleh memihak dan berkampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Hasanuddin menegaskan pernyataan Jokowi ini berbanding terbalik dengan ucapannya pada beberapa bulan lalu yang dengan tegas meminta aparatur Pemerintahan, ASN, TNI dan Polri harus netral dalam Pemilu 2024.
“Bisa dicari jejak digital pernyataan Jokowi pada 1 November 2023 yang meminta seluruh aparatur Pemerintahan, ASN, TNI dan Polri untuk netral. Tapi seperti
menjilat ludah sendiri, saat ini Jokowi malah secara terang-terangan mendukung paslon 02,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Hasanuddin mengungkapkan tindak-tanduk Jokowi selama masa kampanye Pemilihan Umum sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait posisi pejabat negara ketika masa kampanye.