Menurut dosen FISIP USB YPKP ini, banyaknya fasilitas publik atau umum seperti halnya halte bus yang bertebaran di Kota Bandung memang sangat memprihatinkan.
Sejatinya fasilitas publik disediakan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah atau negara kepada masyarakat. Namun yang terjadi di Kota Bandung fasilitas yang sudah diberikan pemerintah justru kondisinya terbengkalai.
Tatang juga memandang, jika terbengkalainya halte di Kota Bandung karena kesalahan pada saat perencanaan dan perumusan. Pembuatan (pembangunan) shelter itu bukan berdasarkan analisis dan bukan berdasarkan formulasi kepentingan publik yang sesungguhnya.
“Atau bisa jadi memang desain perencanaannya atau desain formulasi kebijakannya itu tidak berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap apa yang menjadi apa yang menjadi need atau kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
