Taiwan Protes Keras Kekeliruan Interpretasi Resolusi 2758 MU PBB

Pernyataan Bersama itu menyebutkan bahwa, “Indonesia menegaskan kembali komitmen yang konsisten terhadap Prinsip Satu Tiongkok dalam Resolusi 2758 MU PBB dan mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (PRC) adalah satu-satunya pemerintahan sah yang mewakili seluruh Tiongkok dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok”.

Dalam kaitan ini, TETO menyampaikan protes keras terhadap kekeliruan interpretasi tersebut. Dinyatakan bahwa, Republik Tiongkok (Taiwan) adalah negara yang berdaulat dan mandiri, didirikan pada 1912 dan tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) yang didirikan pada 1949.

Hanya pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis dapat mewakili 23,5 juta penduduk Taiwan secara internasional. Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan dan Taiwan jelas bukan bagian dari Tiongkok. Pernyataan apapun yang mendistorsi status kedaulatan Taiwan tidak dapat mengubah fakta objektif yang diakui secara internasional.

BeritaTerkait

Hadiri Forum Strategis Sumut 2027, Direktur UT Medan Dorong Sinergi Pembangunan SDM Berbasis Pendidikan Terbuka MEDAN || Bedanews.com – Universitas Terbuka (UT) Medan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang digelar di Medan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur UT Medan, Yasir Raidy, serta dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, bersama Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution dan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus. Kehadiran jajaran pimpinan UT Medan dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen Universitas Terbuka dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui sistem pendidikan tinggi yang terbuka, inklusif dan fleksibel, UT terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan kelompok pekerja yang membutuhkan model pembelajaran adaptif. Musrenbang Sumut 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sejumlah isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan ekonomi daerah, percepatan transformasi digital, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global. Dalam kesempatan itu, Yasir Raidy menyampaikan kesiapan UT Medan untuk berperan aktif mendukung program-program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa, UT memiliki keunggulan dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang fleksibel, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena bekerja maupun yang berada di daerah dengan akses pendidikan terbatas. “UT hadir sebagai solusi pendidikan tinggi berbasis teknologi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencetak SDM unggul yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujarnya di Meda, Rabu (22/04). Selain itu, UT Medan juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui partisipasi dalam Musrenbang ini, UT Medan berharap kolaborasi dengan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. (Red).

24 April 2026

Pemkot Metro Lampung, Terima Kunjungan Tim Survei KKDN UNHAN

24 April 2026