Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut momentum ini sebagai peluang Indonesia memperkuat perannya dalam mitigasi perubahan iklim. “Dengan kolaborasi semua pihak, kita akan mencapai target NDC sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi karbon,” kata Joko.
Pemerintah juga tengah menyusun regulasi dan infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon internasional. Direktur Tata Kelola NEK KLH/BPLH, Wahyu Marjaka, menekankan pentingnya akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN dan Skema SPEI. Wahyu juga menyoroti rencana menjalin kerjasama bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan organisasi internasional seperti Verra dan Gold Standard.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH/BPLH, Hari Wibowo, menjelaskan peran penting infrastruktur MRV dalam memastikan transparansi dan kualitas kredit karbon. “Dengan mekanisme yang transparan, kredit karbon dapat dikonversi menjadi unit perdagangan yang sesuai standar internasional,” katanya.
