Yang kemudian perlu dipikirkan, menurut LaNyalla adalah, data yang valid agar pendistribusian bansos bisa tepat sasaran. Karena persoalan DTKS ini selalu bermasalah sejak awal. Mulai dari NIK ganda, orang yang sudah meninggal maupun pindah masih tercantum, hingga ketidaksamaan data antara Dukcapil Kabupaten/Kota dengan Dukcapil Kemendagri.
“Makanya data terpadu ini sebaiknya sudah valid dan benar-benar update. Sehingga program berjalan baik tanpa muncul konflik dan bisa tepat sasaran,” ucap dia.
Selain validasi, ditambahkan LaNyalla, dibutuhkan kontrol, monitoring dan pendampingan sehingga semua berjalan optimal.
“Inilah pentingnya peran dan sinergi pihak terkait. Seperti misalnya antara Bulog, Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah hingga tingkat Pemerintah Desa dan lainnya,” tegasnya.
