“DPR memiliki tanggung jawab memastikan program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan pelaksanaannya merata hingga ke daerah. Pengawasan dilakukan agar kualitas gizi, transparansi pendanaan, dan keamanan penyediaan makanan terjaga,” ujarnya.
Netty juga menambahkan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat soal makanan sehat. Tak hanya itu, Netty juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Makanan bergizi tidak harus mahal atau dibeli dari restoran. Dari rumah pun kita bisa mulai kebiasaan makan bergizi. Mari ubah pola konsumsi mulai dari dapur sendiri,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cirebon, Karso, menjelaskan bahwa peran DPR tidak hanya mengawal kebijakan, tetapi juga memastikan program MBG berkontribusi terhadap ekonomi lokal.
