JAKARTA, BEDAnews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit kinerja pada tahun 2015, dan menyimpulkan bahwa pemerintah belum memiliki data konsumsi kongkrit yang menunjukan berapa besarnya konsumsi beras di Indonesia.
“Data konsumsi beras nasional tidak akurat, dan BPS hanya satu-satunya sumber data, untuk itu harus ditambah tenaga dan anggarannya serta perbaikan regulasinya, dan juga BPK telah berbicara langsung dengan Presiden tentang pentingnya BPS,” demikian dipaparkan anggota IV BPK Rizal Djali, saat acara Seminar Nasional di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).
BPS, lanjut Rizal Djali, harus menggunakan teknologi canggih sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah dalam hal ini untuk mengambil keputusan dapat tersedia dalam waktu yang cepat.
Seminar yang mengusung tema “Ketersediaan Pangan : Swasembada Versus Impor (Hasil Audit BPK RI)” tersebut dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan BPK, dengan narasumber Bambang S Ketua DPR RI, Amran S Mentan dan Effendi Gozali sebagai moderator.
Menurut Rizal, BPK menemukan Sistem Pelaporan Produktivitas Padi yang diterapkan di Kementerian Pertanian tidak akuntabel, walaupun sistem ini sedang dalam perbaikan sampai saat ini. BPK juga menemukan data alih fungsi lahan tidak akurat, terutama terjadi di provinsi Jawa Barat. (BD)
