Tiongkok terus memperluas niat buruk dengan menyalahartikan Resolusi 2758 MU PBB untuk menekan partisipasi Taiwan dalam berbagai platform internasional dan di berbagai kesempatan menyebarkan narasi palsu bahwa resolusi itu merupakan dasar hukum kedaulatan Beijing atas Taiwan yang faktanya sangat bertentangan.
Saat ini semakin banyak negara yang menyampaikan kritik terhadap interpretasi Tiongkok yang menyimpang terkait Resolusi 2758 MU PBB, yaitu, antara lain pada laporan implementasi tahunan “Common Foreign and Security Policy” Uni Eropa yang disahkan bulan Februari 2024.
Laporan itu menegaskan bahwa Taiwan dan Tiongkok tidak membawahi satu sama lain, dan hanya Pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis yang dapat mewakili rakyat Taiwan secara internasional.
