Pada April 2024 Mark Baxter Lambert, Deputi Asisten Sekretaris, Biro Asia Timur dan Pasifik, Kemenlu AS, menjelaskan posisi AS terhadap Resolusi 2758 MU PBB di German Marshall Fund, sebuah lembaga think-tank di Washington, D.C. Isinya, resolusi itu tidak mendukung, tidak setara, dan tidak mencerminkan konsensus Tiongkok terhadap “Prinsip Satu Tiongkok”.
Lalu pada 30 Juli 2024 Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok (IPAC) yang terdiri dari lebih 250 anggota parlemen dari 38 negara di seluruh dunia dan Uni Eropa mengesahkan “Model Resolusi IPAC terhadap Resolusi 2758 MU PBB” yang menunjukkan dukungan nyata untuk Taiwan.
Sementara itu Senat Parlemen Australia dan Dewan Perwakilan Rakyat Parlemen Belanda baru-baru ini juga mengeluarkan mosi yang menyatakan bahwa Resolusi 2758 MU PBB tidak menetapkan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, juga tidak mempunyai kualifikasi untuk mengecualikan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
